Ada kabar gembira buat temen-temen yang "Mondok" di Pondok Pesantren. Menteri Pendidikan Nasional M Nuh mengatakan pemerintah akan menghilangkan diskriminasi sistem pendidikan nasional (Sisdiknas).
Menteri mengatakan hal itu saat menghadiri "haul" ke-29 almarhum KH Abdul Chamid di Pondok Pesantren Salafiyah Kebonsari, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Sabtu.
Ia menjelaskan sesuai Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan umum dan agama, keduanya masuk dalam sistem pendidikan nasional
Namun, kata dia, dalam kenyataannya ada anak yang telah bertahun-tahun telah "mondok" di pesantren, tetapi tetap dianggap belum sekolah.
"Hal itu tidak adil. Diskriminasi sistem pendidikan tersebut harus dihilangkan," kata mendiknas.
Menteri berjanji mulai tahun ini Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama akan dudu bersama membahas dua sistem pendikan tersebut ke dalam sistem pendidikan nasional.
Dijelaskan, untuk menertibkan sitem pendiikan di pondok pesantren, pemerintah akan membentuk institusi "muadalah" yang fungsinya sebagai lembaga penyetaraan jenjang pendidikan di pondok pesantren.
Sehingga lembaga tersebut akan melakukan penertiban secara administratif, baik waktu belajar, serta kurikulum pondok pesantren.
Penegasan mendiknas tersebut sejalan dengan program yang telah dilaksanakan Pemerintah Daerah Jawa Timur yang telah memprogramkan peningkatan pendidikan diniyah di pondok pesantren.
Gubernur Jawa Timur, Soekarwo di depan para kiai mengungkapkan, ia bersama Wakil Gubernur Jawa timur, Saifullah Yusuf yang berjanji saat kampanye ingin mewujudkan program pendidikan "diniyah" sesuai program para kiai di Jawa Timur.
Untuk mendukung program peningkatan pendidikan "diniyah", Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menganggarkan sebesar Rp 100 miliar.
Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf menjelaskan, peningkatan program pendidikan "diniyah" di Jawa Timur dilatarbelakangi dengan banyaknya pondok pesantren yang secara realitas telah menjadin lembaga pendidikan yang efektif, tapi tidak pernah diakui sebagai lembaga pendidikan resmi.
"Padahal banyak lulusan pondok pesantren tersebar di mana-mana dan bisa melanjutkan pendidikan di luar negeri, tapi di indonesia diabaikan," kata Gus Ipul, panggilan Saifullah Yusuf.(http://www.antaranews.com/)